Dispersip Kalsel Dorong Pengelola Perpustakaan Desa : Wujudkan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial

infobanjarmasin.com, BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan budaya literasi bagi pengelola perpustakaan desa dan TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial).

Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong Dispersip kabupaten/kota untuk mewujudkan program TPBIS melalui peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan desa.

Hal ini diwujudkan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi, yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin pada Senin (30/9/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh pengelola perpustakaan desa dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

Plt Sekretaris Dispersip Provinsi Kalsel, Adethia, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas atau kompetensi pengelola perpustakaan desa sangat penting dalam mendukung penerapan TPBIS.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para pengelola perpustakaan di seluruh Kalsel memahami bagaimana memberikan layanan perpustakaan yang baik,” katanya.

“Selain itu, mereka diharapkan mampu menyusun strategi untuk menarik minat masyarakat, mengadakan kegiatan literasi yang melibatkan masyarakat sekitar, serta menjadi fasilitator ketika masyarakat membutuhkan informasi atau kemitraan untuk menerapkan inklusi sosial,” tambah Adethia.

Ia juga menyoroti bahwa paradigma masyarakat tentang perpustakaan masih perlu diubah. Banyak yang masih menganggap perpustakaan hanya untuk pelajar atau mahasiswa, padahal perpustakaan terbuka untuk semua kalangan.

“Kami ingin merubah sudut pandang masyarakat bahwa perpustakaan bukan hanya untuk pelajar atau mahasiswa,” katanya.

“Perpustakaan juga bisa bermanfaat bagi ibu rumah tangga, pekerja nonkantoran, dan bahkan menjadi tempat hiburan serta pembelajaran bagi anak-anak yang belum sekolah,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tajiddin Noor, yang turut menjadi narasumber dalam acara tersebut, menilai bahwa pemantapan kapasitas pengelola perpustakaan menjadi hal krusial dalam penerapan TPBIS.

“Di Hulu Sungai Selatan, penerapan TPBIS sudah berjalan dengan baik, mencapai 100 persen berdasarkan penilaian Key Performance Indicator (KPI). Dengan adanya standarisasi kapasitas SDM pengelola perpustakaan, pengembangan TPBIS akan lebih mudah dilakukan,” jelas Tajiddin.

Ia juga menyampaikan bahwa TPBIS telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk peningkatan interaksi masyarakat dengan perpustakaan. Salah satu program yang aktif dilaksanakan adalah pelatihan dasar komputer untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

Kegiatan Bimtek ini juga menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional RI, yakni dua pustakawan ahli madya/muda, serta tiga narasumber daerah dari Dispersip Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Dispersip Provinsi Kalsel.