Rangkaian Harjad ke-497, Lomba Burung Berkicau Resmi Bergulir

infobanjarmasin.com, BANJARMASIN – Lomba Burung Berkicau dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-497 Kota Banjarmasin resmi dibuka di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan (DKP3), pada pagi hari Minggu, 29/10/2023.

Kepala DKP3, Yuliansyah Effendi, S.P, M.Eng mengungkapkan lomba tersebut merupakan rangkaian dari Hari Jadi Kota Banjarmasin. Tetapi karena pada beberapa waktu lalu padat sekali kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD sehingga terjadi pergeseran.

“Dan alhamdulillah pada saat ini, pada hari ini bisa kita laksanakan, dengan peserta tahun ini diperkirakan 1.500 lebih,” kata Yuli.

Bukan tanpa alasan, Yuli mengacu pada lomba tahun kemarin dengan jumlah peserta 1.500 dari berbagai daerah di Kalimantan, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Tengah, Barat, Bahkan ujarnya, sampai ke Pulau Jawa.

“Jadi event ini sebenarnya sudah Nasional. Makanya kita juga khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Peternakan sendiri setiap tahunnya support terhadap kegiatan ini yang dilaksanakan oleh komunitas burung berkicau,” ucapnya.

Yuli mengaku bersyukur even tersebut tembus skala Nasional, terlebih katanya Komunitas Burung Berkicau sendiri tersebar di seluruh Indonesia. “Dan ketika ada event yang memang dinantikan itu biasanya hadir mereka,” ujar Yuli.

Sementara itu, dari pihak Dewan Juri, Inspektur Penilai Rajawali Indonesia, Hufron menceritakan menjelang digelarnya lomba burung berkicau tersebut pihak dewan juri sudah mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu.

“Sebelumnya kami siapkan, supaya dalam gelaran ini sukses jadi persiapan kami sangat matang, baik itu dalam teknis penjurian dalam teknis di lapangan dan teknis untuk kejuaraan. jadi kita sudah mempersiapkan beberapa bulan sebelumnya dalam gelaran ini sehingga kami saat ini siap mental, moral, dan lainnya,” terang Hufron.

“Jadi kita kategori penilaian tetap mengandalkan dan memprioritaskan kualitas kerja burung, kita tetap tidak melihat pemilik burung, tidak melihat sangkar tapi tetap melihat kerja burung, kami akan menciptakan juara-juara memang yang berkualitas,” tambahnya.

Hufron menyebut dengan demikian akan menimbulkan persaingan yang lebih ketat kedepannya, dan menaikkan harga burung khususnya juga akan menambah banyak pencari bakat-bakat burung untuk event selanjutnya.

“Jadi kami saat ini akan tetap menjaga apa yang diberikan amanah oleh bapak Walikota kepada kami dengan kerja keras dengan apa yang sudah kami pelajari, apa yang kami miliki, ilmu penjurian kami akan terapkan semaksimal mungkin,” tutupnya.
[31/10 16.05] Bu Novree Githa Humas Pemko: Tren Positif Realisasi PAD Banjarmasin, Ini Fakta dan Datanya!

Tren positif mewarnai laju pergerakan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. Dalam enam tahun terakhir ini. Salah satu indikator pendapatan berasal dari pajak yang terus berkontribusi positif dan cenderung mengalami kenaikan.

Data Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin menyebutkan di tahun tahun 2018, Banjarmasin mampu membukukan pendapatan hingga Rp,190 Miliar. Angka tersebut melebihi target pajak daerah. Tren manis ini terjaga pula di tahun 2021 dengan capaian Rp198 miliar, melampaui target yang dibidik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dan tahun 2023 hingga di bulan Oktober saja Banjarmasin sudah meraup pendapatan hampir Rp.228 Miliar lebih. Dipastikan tren positif ini terus berjalan hingga akhir tahun dan dipastikan mengunci realisasi lebih dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 258 Miliar.

Capaian ini setidaknya mementahkan tudingan realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terburuk di Kalimantan Selatan.Tidak validnya data dan croschek yang tak berimbang ketika menjadi menu berita, disinyalir membuat informasi realisasi pendapatan kota Banjarmasin menjadi sumir.

Karena itulah Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin, Jefri Fransyah, langsung meluruskan pemberitaan yang terlanjur beredar namun terdapat kekeliruan dan menimbukan salah tafsir serta merugikan Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Keliru itu, kalau PAD Banjarmasin hanya sebesar Rp.1 Miliar, logika berpikirnya gimana.Terlebih sudah memasuki semester ketiga dalam laporan keuangan kami. Itu jelas keliru. Karenanya kami perlu meluruskan kekeliruan itu,” tegasnya saat memberikan keterangan resmi mewakili Pemerintah Kota Banjarmasin, di Banjarmasin, Selasa (31/10/2023).

Lebih jauh Jefri Fransyah membeberkan info terkini yang tercatat dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), disebutkan total pendapatan Pemerintah Kota Banjarmasin sudah mencapai Rp,1, 33 Triliun.

“Total pendapatan PAD Kota Banjarmasin sendiri dari pendapatan lain-lain, dana transfer dan dana bagi hasil,” cetusnya lagi.

Sementara itu berdasarkan data dilansir Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, menyebutkan Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 30 September 2023, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai 22,76 Triliun atau sekitar 74,89% dari target. Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar 5,25 Triliun, Pendapatan Transfer 17,46 Triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 53,11 Miliar.

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, telah terealisasi sebesar 18,53 Triliun atau sekitar 58,56%. Realisasi Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasional sebesar 12,36 Triliun, Belanja Modal 2,90 Triliun, Belanja Tak Terduga 24,80 Miliar, dan Belanja Transfer sebesar 3,26 Triliun.

“Realisasi Belanja Daerah tertinggi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara prosentase sebesar 72,79% dan yang paling kecil adalah pada Kabupaten Balangan sebesar 47,81%. Realisasi TKD s.d. 30 September 2023 sebesar 15,72 Triliun atau 67,56% dari pagu. Capaian ini meningkat 19,80% dibandingkan tahun lalu,” terang Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Syafriadi, saat Publikasi ALCo Regional Kalsel di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng di Banjarmasin, beberapa saat lalu.

Dikatakan Syafriadi, capaian tersebut dimulai dengan rincian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 6,21 Triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 6,01 Triliun, DAK Fisik sebesar 585,14 Miliar, DAK Non Fisik sebesar 1,67 Triliun, Hibah 0,73 Miliar, Dana Desa 1,16 Triliun, dan Intensif Fiskal sebesar 74,05 Miliar.

“Realisasi TKD terbesar pada Kabupaten Balangan mencapai 77,26% dari pagu. Sedangkan realisasi TKD terendah pada Kabupaten Tanah Bumbu baru sebesar 54% dari pagu,”sambungnya lagi.

Sementara itu untuk realisasi DAK Fisik di Kalimantan Selatan telah terealisasi sebesar 51,14%. Kabupaen Barito Kuala menempati peringkat pertama penyaluran DAK Fisik berdasarkan persentase realisasi dari pagu dan Rencana Kegiatan (RK) di lingkup Pemda Kalimantan Selatan.

Untuk realisasi Dana Desa, sampai dengan 30 September 2023 ini Kabupaten Barito Kuala juga menempati peringkat pertama realisasi Dana Desa dengan persentase sebesar 85,16%. Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-8 penyaluran Dana Desa se-Indonesia. (Humas Pemko)