Rencana Kenaikan BBM Subsidi, Begini Tanggapan Guru Besar Fakultas Ekonomi ULM

infobanjarmasin.com, BANJARMASIN – Belakang ini rencana kanaikan harga BBM BBM subsidi yaitu, pertalite dan solar turut menjadi perbincangan banyak orang.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Prof Muhammad Handry Imansyah M.A.M, Ph.D. turut memberikan komentar atas hal tersebut.

“Hal ini karena Indonesia saat ini telah menjadi net importer bahan bakar minyak. Kuota subsidi pertalite akan habis akhir bulan September dan solar akan habis akhir bulan Oktober,” katanya, Sabtu (28/8).

Ia menilai, subsidi itu idealnya diberikan kepada golongan masyarakat tak mampu.

Selain itu ujar Prof Muhammad Handry Imansyah, pemberian subsidi pada pertalite dan solar dengan skema saat ini tidak tepat, sehingga komoditas semua golongan masyarakat akan dapat menikmatinya.

Tak hanya itu menurutnya seperti yang disampaikan oleh Menkeu mengenai potensi membengkaknya subsidi dalam APBN akibat tingginya harga minyak mentah global.

“Pengguna yang paling banyak konsumsi BBM pertalite dan solar adalah golongan mampu dan pengusaha besar. Karena itu idealnya pemberian subsidi BBM ini ditujukan kepada golongan masyarakat yang memang tidak mampu,” lanjutnya Guru Besar Fakultas Ekonomi ULM.

Dimana subsidi itu, kata dia, idealnya sesuai dengan skema bantuan langsung kepada kelompok sasaran.

“Sebenarnya jumlah kelompok sasaran masyarakat berpendapatan rendah ini relatif rendah konsumsi BBMnya sehingga memberikan bantuan kepada mereka melalui skema pembatasan konsumsi lebih mudah,” ujarnya.

Di lain sisi, masyarakat merasa dibebaskan dengan harga pasar sehingga dana subsidi yang demikian besar dapat dimanfaatkan program pembangunan lainnya ketimbang subsidi yang salah sasaran.

“Dengan ini skema dengan kartu miskin untuk membeli BBM tertentu sehingga kelompok ini mendapatkan harga khusus akan lebih mudah. Sementara kelompok yang tak mempunyai kartu miskin otomatis akan membeli sesuai dengan harga pasar,” jelas Guru Besar Fakultas Ekonomi ULM itu.

Lanjut, pada pola pengendalian konsumsi seperti ini mestinya sudah dilakukan sejak dulu sehingga pemerintah mudah melakukan penyesuaian harga.

Hal itu sesuai ide menghapuskan premium dan beralih ke pertalite yang awalnya memang harganya akan mengikuti harga pasar dunia.

“Ide dengan penggunaan fuel card seperti pernah diwacanakan Pemerintah Provinsi Kalsel bisa dilaksanakan untuk pengendalian konsumsi. Seperti penggunaan QR code dengan MyPertamina bisa dilakukan secepatnya,” kata Dosen ULM itu.

Adapun dengan fuel card atau QR code atau skema lainnya, pembatasan konsumsi dalam periode tertentu (sebulan) dan harga khusus bila menggunakan aplikasi tersebut.

“Bila konsumsi telah mencapai batas, maka konsumen akan kehilangan hak untuk mendapatkan harga khusus dan dikenakan harga normal,” katanya.

Data base dan servernya dilokalisir per daerah misalnya provinsi atau kriteria lainnya supaya servernya tak terlalu berat.

Ia juga mengatakan, pengaruh kenaikan harga BBM belakang ini tak dapat dihindari karena beban subsidi yang sangat besar dan salah sasaran. Seperti halnya diberbagai negara juga menghadapi kenaikan harga energi yang luar biasa dan ini fenomena global.

“Masalahnya adalah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kenaikan BBM tertentu memang tak dapat dihindari,” jelas sosok akademisi itu.

Berbeda dengan sekarang, efisiensi anggaran negara perlu dilakukan dan investasi yang tak terlalu penting ditunda dulu, dan lebih baik investasi lain yang lebih diperlukan untuk membangkitkan daya saing industri terutama industri yang ramah lingkungan.

Jadi, kenaikan BBM sebaiknya memang dilakukan sesegera mungkin untuk mengendalikan konsumsi BBM dan sekaligus memulai transformasi energi yang lebih ramah lingkungan.

“Tanpa kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kita akan terlena untuk tidak memulai transformasi ke energi ramah lingkungan dan energi baru dan terbarukan dari sekarang,” pungkasnya.