Tingkatkan Indeks Prestasi Literasi Masyarakat, Dispersip Kotabaru Gandeng Dispersip Kalsel Gelar Sosialisasi

infobanjarmasin.com, BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan (Kalsel) membuka kegiatan Sosialisasi bimbingan teknis Pembinaan Perpustakaan, di Aula Dispersip Kabupaten Kotabaru, Kamis (18/4).

Dimana kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dispersip Provinsi Kalsel dan Dispersip Kabupaten Kotabaru, dengan diikuti 50 peserta yang berhadir disana.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie diwakili Perwakilan Adethia Hailina menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan Sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana pentingnya perpustakaan yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan untuk bisa terakreditasi dengan tahapan 9 komponen yang harus diketahui oleh para peserta sosialisasi yang hadir.

“Kegiatan ini terdiri dari pihak pengelola Perpustakaan Sekolah, Desa dan Instansi terutama yang berada di pelosok, serta Komponen mencakup Format/Borang,” ujarnya.

Ia mengatakan hal ini nantinya akan menyangkut terhadap pengisian SNP (Standar Nasional Perpustakaan) apakah perpustakaan sudah mempunyai koleksi buku 1000 jdl 1000 Eks dan sdh mempunyai NPP atau belum dan harus mengisi borang baru meunduh/memfrint sertifikat NPP.

“Pengisian data, kepengurusan dan Pengisian Jumlah buku, fasilitas yang tersedia, informasi kepala sekolah, pengelolaan, dan jumlah kelas,” ujarnya.

Ia pun berharap melalui sosialisasi ini, Indeks Prestasi Literasi Masyarakat dapat meningkat dan lebih banyak perpustakaan yang terakreditasi.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kabupaten Kotabaru Ir. Kamirudin mengakui pentingnya Akreditasi dalam pengisian borang dan data sebagai dasar utama setiap instansi atau lembaga untuk mencatat bahwa saat ini.

“Karena data perpustakaan kebanyakan hanya berupa entri berdasarkan nama atau nama perpustakaan saja. Namun, data perpustakaan yang baik harus mencakup profil perpustakaan yang menjelaskan seluruh kegiatan, mulai dari pengadaan koleksi hingga program kerja yang dilakukan. Data yang lengkap diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan program kerja di masa mendatang,” jelasnya. (rfky)