infobanjarmasin.com, MARTAPURA – Sejumlah catatan evaluasi pada perhelatan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Banjar, mulai dari ketidaksesuaian pencatatan formulir hasil di tingkat kecamatan hingga digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima kecamatan, menjadi sorotan serius pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu.
Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggelar Kajian dan Analisis Strategis bertajuk “Tata Kelola Penghitungan Suara: Antara Inovasi Teknologi, Akuntabilitas dan Kepastian Hukum”.
Forum yang berlangsung di Aula Putih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Martapura, Kamis (19/11/2026) ini dibuka langsung oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur.
Dalam arahannya, Saidi Mansyur menyoroti tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara sebagai titik krusial yang menentukan legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan membedah kembali berbagai dinamika lapangan pada pesta demokrasi lalu, termasuk persoalan etik penyelenggara, sebagai pijakan perbaikan.
Terlebih, tantangan ke depan juga dihadapkan pada dinamika pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026 yang menyentuh angka 445.272 pemilih, beserta pengawasan pencocokan terbatas di lapangan. Karena itu, forum ini dituntut menghasilkan jalan keluar yang praktis.
“Saya berharap diskusi bersama para pakar hari ini tidak berhenti pada tataran teori, tetapi melahirkan rekomendasi nyata bagi perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Manfaatkan kehadiran para narasumber ahli ini untuk berdiskusi secara lugas, bertukar pengalaman di lapangan, dan merumuskan solusi yang benar-benar aplikatif,” pesan Saidi.
Terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam rekapitulasi, Saidi mengingatkan agar inovasi digital tidak lantas menggeser prosedur hukum yang baku sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Menurutnya, teknologi murni berstatus sebagai alat bantu untuk mempercepat proses dan membuka akses informasi.
“Sistem tersebut wajib teruji keamanannya, dapat diaudit serta mampu dipertanggungjawabkan secara teknis maupun yuridis agar kecepatan tidak mengorbankan ketepatan hasil,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Banjar Abdul Muthalib menekankan bahwa jajarannya tidak boleh sekadar mengandalkan pola kerja lama. Konsistensi dalam menerapkan aturan teknis penghitungan suara wajib dibarengi dengan pembaruan wawasan terhadap regulasi terkini.
“Pengalaman serta kebiasaan dari pemilu sebelumnya saja tidak cukup menjadi landasan tugas. Penyelenggara harus memahami perkembangan regulasi dan kebijakan terkini serta bekerja secara profesional. Kami terus berkomitmen mendorong penguatan kapasitas jajaran demi mewujudkan tata kelola pemilu yang profesional dan berintegritas,” ungkap Abdul Muthalib.
Langkah kolaboratif antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Banjar ini mendapat sambutan positif dari Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa.
Ia mengapresiasi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pelayanan kepemiluan tersebut, seraya menggarisbawahi bahwa keterbukaan di setiap tahapan merupakan kunci utama merawat kepercayaan masyarakat.
Kajian strategis ini turut menghadirkan deretan pakar dan pemangku kebijakan lintas lembaga, yakni Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa selaku pembicara utama, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Alfitra Salam, Anggota DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo, serta Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan H Akhmad Mukhlis.






