infobanjarmasin.com, KALSEL – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam memperkuat keamanan data dan sistem informasi terus ditingkatkan seiring berkembangnya ancaman siber di era digital.
Melalui berbagai langkah strategis, pemerintah daerah berupaya memastikan perlindungan data dan sistem digital di lingkungan pemerintahan berjalan optimal.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penerapan Sistem Indeks Keamanan Informasi (SI KAMI).
Melalui program ini, Kalsel berhasil mencatatkan capaian positif dan masuk dalam jajaran daerah dengan penguatan sistem keamanan siber yang cukup baik di tingkat nasional.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, menjelaskan bahwa penguatan keamanan informasi telah dilakukan secara bertahap sejak 2024.
“Langkah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan ruang digital di lingkungan Pemerintah Provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu langkah awal yang dilakukan adalah pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel pada 2024.
“Kalsel menjadi provinsi kedua di Indonesia yang berhasil membentuk CSIRT secara serentak di seluruh kabupaten/kota, ini menunjukkan kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman siber yang terus berkembang,” sambungnya.
Selain membentuk CSIRT, pada tahun yang sama Diskominfo Kalsel juga membentuk Agen Siber di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Para agen ini berperan sebagai ujung tombak dalam memantau, mendeteksi, serta merespons dengan cepat apabila terjadi potensi serangan siber pada sistem informasi masing-masing instansi,” bebernya.
Penguatan sistem keamanan digital tersebut berlanjut pada 2025, Pemprov Kalsel kembali mencatatkan capaian dengan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) secara serentak di seluruh kabupaten dan kota.
Berdasarkan hasil Penilaian Tingkat Keamanan Siber dan Sandi (PTKSS), Pemprov Kalsel memperoleh nilai sebesar 71 persen, yang berarti telah melampaui target nasional.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah telah berada pada kategori baik dan terus mengalami peningkatan.
Ke depan, Diskominfo Kalsel juga merencanakan pembentukan Forum Komunikasi Keamanan Informasi (Forkom KAMI) pada 2027.
“Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepolisian Daerah dan Badan Intelijen Negara Daerah,” sebutnya.
Ia menegaskan, sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem digital yang tidak hanya berkembang dari sisi teknologi, tetapi juga memiliki sistem keamanan yang kuat.
“Melalui kolaborasi ini, kami berharap ekosistem digital di Kalimantan Selatan dapat berkembang secara aman dan terlindungi, baik dari sisi teknologi, hukum, maupun intelijen, sehingga data dan informasi masyarakat dapat terjaga dengan baik,” pungkasnya.
