infobanjarmasin.com, KUPANG – Memastikan seluruh prosedur pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri berjalan sesuai aturan hukum, jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menyasar tiga lokasi perekrutan dan penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Kota Kupang, Selasa (17/11/2026) sore.
Langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini dikemas melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Gakkum TPPO yang dimulai sejak pukul 16.00 WITA.
Dilansir dari TBN NTT, Rabu (18/11/2026), operasi dipimpin langsung Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, bersama personel yang tergabung dalam surat perintah tugas.
Adapun tiga perusahaan penyalur yang diperiksa meliputi PT Falia Sinatrya Sejati, PT Berhasil Langgeng Kencana, dan PT Gasindo Buala Sari.
Di setiap titik, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari kelengkapan dokumen administrasi, verifikasi identitas CPMI, kejelasan kontrak kerja, hingga kelayakan kondisi tempat tinggal sementara para calon pekerja. Selain pendataan, petugas juga memberikan sosialisasi langsung kepada para calon pekerja migran agar memahami hak-hak mereka.
Operasi serentak ini merupakan tindak lanjut dari Program Quick Wins berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/3093/XI/Ops.1/2026 tanggal 12 November 2026, yang menjadwalkan pelaksanaan KRYD kejahatan TPPO secara nasional sejak 13 hingga 19 November 2026.
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto melalui Dirres PPA-PPO Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu menegaskan bahwa pengawasan terhadap perusahaan perekrutan maupun penampungan harus berjalan ketat dan berkelanjutan.
Langkah ini krusial untuk menjamin tahapan pelatihan hingga pemberangkatan pekerja migran tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan.
“Polda NTT berkomitmen untuk terus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia, agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kami ingin memastikan bahwa setiap calon pekerja migran mendapatkan hak-haknya, memiliki dokumen yang lengkap, memahami isi kontrak kerja, serta ditempatkan melalui prosedur yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Kombes Pol. Nova menyampaikan pesan Kapolda NTT.
Ia juga mengingatkan agar warga tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi di luar negeri tanpa adanya kejelasan perusahaan penyalur, negara tujuan, maupun dokumen resmi.
Menurutnya, masyarakat harus memastikan keberangkatan ditempuh melalui jalur prosedural serta tidak ragu melapor kepada kepolisian apabila menemukan dugaan perekrutan ilegal, penipuan, maupun unsur eksploitasi.
“Jangan sampai niat masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan eksploitasi,” tegasnya.






